Mahasiswa Kembali Gelar Unjuk Rasa di Sidang Paripurna Terakhir DPR Periode 2014-2019

KORAN MEDAN - Mahasiswa bakal kembali turun ke jalan dan berunjuk rasa pada Senin (30/9/2019) pekan depan.

Hari itu dijadwalkan digelar sidang paripurna terakhir DPR masa jabatan 2014-2019.

Perwakilan BEM Jakarta Andi Prayoga mengatakan, pihaknya akan kembali menyuarakan suara rakyat pasca-aksi serupa pada Selasa (24/9/2019) lalu.

"Unjuk rasa ini tidak hanya 23-24 September, tapi kami akan bergerak lagi di 30 September."

"Seluruh BEM sudah berkoordinasi untuk aksi tersebut," ujar Andi di D'Consulate Cafe & Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).

"Agar kami semua mahasiswa Indonesia bisa satu suara dan satu keresahan untuk turun ke jalan menyuarakan suara kami, suara rakyat," tegasnya.

Andi menegaskan, aksi unjuk rasa akan kembali dilakukan lantaran Presiden Joko Widodo belum mengabulkan tuntutan mahasiswa.

Jokowi diketahui hanya menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Sedangkan mahasiswa meminta agar Jokowi tidak mengesahkan atau menolak RKUHP tersebut.

"Kami bukan minta menunda, tapi menolak RKUHP yang kontroversial dan bermasalah," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan mahasiswa juga kecewa dengan pengesahan revisi UU KPK.

Oleh karena itu, Andi mendesak pemerintah agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

"Saya mengutip Buya Syafii Maarif bahwa RUU KPK ini benar-benar harus dikeluarkan Perppu untuk digantikan."

"Jangan sampai keresahan masyarakat tidak direspons oleh pemerintah sendiri.".

"Kami mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perppu KPK menggantikan UU KPK yang disahkan beberapa waktu lalu," tuturnya.

Sebelumnya, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah universitas yang direncanakan pada hari ini, batal terlaksana.

"Belum ada jadwal, nanti ada beberapa pertemuan sore ini (Presiden dengan tamu)."

"Tapi dengan BEM kelihatannya belum," ujar Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Kemarin, Presiden menyampaikan akan bertemu BEM di Istana Kepresidenan, setelah adanya aksi unjuk rasa penolakan sejumlah rancangan undang-undang (RUU).

Menurut Pratikno, rencana yang disampaikan bisa saja batal atau ditunda dengan berbagai alasan.

Pratikno membantah batalnya pertemuan tersebut karena Jokowi tidak dapat memenuhi permintaan mahasiswa agar pertemuan berlangsung terbuka dan disiarkan televisi nasional.

"Enggak (bukan karena pertemuan terbuka),sore ini ada beberapa pertemuan. Presiden ada beberapa tamu jadi jadwalnya belum ditetapkan," papar Pratikno.

Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia merespons undangan dari Presiden Jokowi untuk berdialog di Istana Negara Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Atas undangan itu, BEM SI ‎bersedia bertemu Jokowi, asalkan pertemuan dilakukan terbuka agar bisa disaksikan masyarakat.

"Menyikapi ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu."

"Apabila dilaksanakan terbuka dan disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," ucap Koordinator Pusat Aliansi BEM SI M Nurdiansyah dalam ‎keterangan tertulis.

Pertemuan itu juga harus menjamin akan ada kebijakan konkret demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik.

"Presiden harus menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam 'Maklumat Tuntaskan Reformasi secara tegas dan tuntas," tegas M Nurdiansyah.

Nurdiyansyah mengatakan, tuntutan mahasiswa telah disampaikan secara jelas di berbagai aksi maupun media.

Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukanlah sebuah pertemuan, tetapi sikap tegas Jokowi terhadap tuntutan mahasiswa.

Nurdiyansyah mengungkapkan, belajar dari pertemuan BEM SI dengan Jokowi di 2015, pertemuan itu digelar terurup dan hasilnya malah membuat gerakan mahasiswa menjadi terpecah belah.

"Dalam sejarah lima tahun lalu, ruang dialog dengan pemerintah sangat terbatas."

"Aliansi BEM Seluruh Indonesia pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015."

"Akan tetapi undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup. Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah," ungkapnya.

Sebelumnya, Presdien Jokowimendapatkan banyak masukkan dari puluhan tokoh senior di berbagai bidang yang diundang ke Istana Merdeka, Kamis (26/9/2019) sore.

Jokowi berjanji mempertimbangkan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah disahkan DPR melalui paripurna.

Mengenai banyaknya gelombang aksi mahasiswa hingga pelajar di daerah maupun di ibu kota, Jokowi mengapresiasi aksi-aksi tersebut karena itu bentuk demokrasi.

"Apresiasi saya terhadap demonstrasi mahasiswa yang saya kira sebuah bentuk demokrasi di negara kita."

"Dan masukan-masukan yang disampaikan dalam demontrasi menjadi catatan besar dalam rangka memperbaiki yang kurang di negara kita," tutur Jokowidi Istana Merdeka.

Mantan Wali Kota Solo ini menekankan, ‎yang paling penting ialah aksi unjuk rasa jangan sampai merusak fasilitas umum dan anarkis.

"Besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa, utamanya BEM," tegas Jokowi.

Jokowi menerima banyak masukan dari sejumlah tokoh mengenai revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Banyak masukan meminta Jokowi menerbitkan Perppu untuk menggantikan UU KPK yang telah disahkan DPR.

"Tadi banyak masukan dari para tokoh pentingnya menerbitkan perppu," ujar Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Jokowi akan mengkaji dan mempertimbangkan masukan dari para tokoh tersebut.

"Tentu saja ini akan kita hitung kalkulasi, akan kita pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya," jelas Jokowi.

Jokowi berjanji segera mengkaji dan memutuskan akan menerbitkan Perppu atau langkah lain.

"Tadi sudah saya sampaikan kepada beliau-beliau ini secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, ujar Jokowi.

"Dan nanti setelah kita putuskan akan kita sampaikan kepada para senior, dan para guru-guru saya," ucap Jokowi.

Presiden Jokowi mengundang puluhan tokoh mulai dari budayawan, ahli hukum, seniman, hingga pengusahan ke Istana Merdeka Jakarta, Kamis (26/9/2019) sore.

Mengawali pertemuan, Presiden Jokowisempat mengucapkan terima kasih atas kehadiran puluhan tokoh tersebut ke kantornya.

"Saya ingin menyampaikan beberapa hal baik yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan papua," ucap Jokowi membuka pertemuan.

Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowijuga membahas masalah UU KPK dan RUU KUHP.

Dua RUU ini menuai pro kontra hingga muncul aksi gelombang demonstrasi besar-besaran di Gedung DPR yang berujung kerusuhan.

"Kemudian yang berkaitan dengan masalah UU KPK, RUU KUHP, dan juga yang berkaitan dengan demonstrasi-demonstrasi pada beberapa hari ini," papar Jokowi.

Sejumlah tokoh yang hadir adalah ‎Mahfud MD, Goenawan Mohamad, Butet Kartaradjasa, istri Nurcholish Madjid alias Cak Nur, Mochtar Pabottinggi, dan Franz Magnis Suseno.

Ada pula Sudamek, Erry Riana Hadjapamekas, Quraish Shihab, Christine Hakim, Mahfud MD, Arifin Panigoro, Jajang C Noer, Emil Salim, Harry Tjan Silalahi, Azyumardi Azra, dan sejumlah tokoh lainnya.

Jokowi didampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Siang harinya, Jokowi juga mengundang para tokoh lintas agama.

Mereka adalah Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, dan Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman.

Juga, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Ignatius Suharyo, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Henriette Tabita Lebang.

Para tokoh agama ini menyampaikan keprihatinan terhadap situasi terkini yang terjadi di Indonesia. Salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ketika bertemu dengan puluhan tokoh senior di Istana Merdeka, Jokowi juga menegaskan jangan ada pihak-pihak yang meragukan komitmen dirinya atas demokrasi di Indonesia. 

Bingung cari bandar bola online...!!!!  sekarang uda gak jaman lagi bingung langsung gabung aja disini hanya minimal deposit 50000 kamu sudah bisa bermain disini.., buruan gabung tunggu apa lagi..! 

AGEN SBOBET |  AGEN IBCBET | AGEN BOLA